Sistem Pemerintahan Desa

Materi : Kelas IV

Pokok Bahasan : Sistem Pemerintahan Desa

SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa merupakan otonomi asli yang sangat sederhana dalam upaya pengembangan otonomi daerah.

Sistem pemerintahan desa terdiri atas :

a.      Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan berikutnya.

kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/ walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

b.      Perangkat Desa

Perangkat desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, sekretaris desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sedangkan, perangkat-perangkat lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

c.       Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masya-rakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

d.      Keuangan Desa

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya, menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Sumber pendapatan desa, yaitu dari pendapatan asli desa, pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, hibah, dan sumbangan.

Sumber : Nuryani, Sri dan Lina Layanti. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional